Majalengka (KEMENAG)– Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Majalengka, Dr. Hj. Euis Damayanti, M.P.Kim., menyatakan kesiapan jajarannya untuk berkolaborasi lintas sektoral dalam menyukseskan program Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta berbagai inisiatif kesejahteraan sosial lainnya di wilayah Kabupaten Majalengka.
Pernyataan tersebut disampaikan di sela-sela kegiatan “Sosialisasi DTSEN dan Dialog Kesejahteraan bersama Menteri Sosial RI” yang digelar di Gedung GGM Talaga Manggung, Majalengka, pada Jumat (24/4/2026). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Menteri Sosial RI, Drs. H. Saifullah Yusuf (Gus Ipul), beserta staf ahli Kementerian.
Acara tersebut dihadiri oleh jajaran pejabat teras daerah, mulai dari Bupati Majalengka Drs. H. Eman Suherman, M.M., Wakil Bupati Dena Muhamad Ramdhan, Sekda Aeron Randi, A.P., M.P., hingga jajaran Forkopimda. Turut hadir pula tokoh agama dan praktisi sosial seperti Ketua BAZNAS H. Agus Asri Sabana, S.Ag., M.Si. C.Me., Ketua MUI Drs. KH. Anwar Sulaiman, M.M.Pd., Kepala BPS Majalengka yang berperan sebagai pengelola data tunggal, para Kepala OPD dan Camat se-Kabupaten Majalengka, jajaran pendamping PKH Dinas Sosial serta para Kepala Desa/Lurah sebagai ujung tombak verifikasi data di lapangan.
Kehadiran Kepala Kantor Kemenag dalam dialog tersebut menegaskan peran strategis Kemenag dalam mendukung akurasi data kemiskinan, mengingat banyak variabel kesejahteraan yang bersinggungan dengan aspek keagamaan dan pendidikan di bawah naungan Kemenag.
Dalam pernyataannya, Hj. Euis Damayanti mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang mendorong penggunaan data tunggal melalui DTSEN.
“Kami di jajaran Kementerian Agama Kabupaten Majalengka menyambut baik sosialisasi ini. Sinergi antara data kependudukan, data sosial, dan data lembaga keagamaan sangat krusial agar bantuan pemerintah—baik itu bansos maupun beasiswa pendidikan seperti PIP dan KIP—bisa benar-benar tepat sasaran sesuai dengan prinsip keadilan sosial,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa Kemenag akan menginstruksikan para penyuluh agama dan jajaran di tingkat KUA untuk membantu mengedukasi masyarakat terkait pentingnya kejujuran dalam pendataan mandiri.
“Akurasi data adalah kunci. Kami ingin memastikan tidak ada lagi ‘the invisible people’ atau warga yang benar-benar membutuhkan namun luput dari perhatian hanya karena kendala administratif,” tegasnya.
Bupati Majalengka, Drs. H. Eman Suherman, M.M., dalam sambutannya mengungkapkan rasa syukur dan kebanggaannya atas kehadiran Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Ia memaparkan capaian positif di mana angka kemiskinan Majalengka tahun 2025 turun menjadi 10,31% dari sebelumnya 10,81%.
“Kami sangat bangga dan berbahagia Bapak Menteri bisa hadir langsung di tengah masyarakat Majalengka. Penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 5.910 orang ini merupakan hasil kerja keras kita bersama, namun intervensi program Kemensos melalui akurasi data tetap menjadi harapan besar kami untuk menekan angka tersebut hingga target 9,8% di tahun 2026,” ujar Bupati Eman.
Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, menyambut baik laporan tersebut namun memberikan catatan kritis sekaligus pesan inti bagi seluruh pilar sosial. Menurut Mensos, tantangan utama saat ini bukanlah sekadar menyalurkan bantuan, melainkan memastikan tidak ada lagi warga yang menderita secara tersembunyi atau yang beliau sebut sebagai The Invisible People.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data tunggal melalui DTSEN adalah harga mati untuk menghindari tumpang tindih penerima manfaat. Ia berpesan agar bantuan sosial tidak dijadikan sandaran hidup selamanya.
“Tujuan kita jelas, bansos itu sementara, tetapi berdaya selamanya. Kita ingin setiap tahun ada keluarga yang graduasi atau naik kelas dari ketergantungan bantuan menjadi keluarga mandiri,” tegas Mensos. Ia juga secara khusus meminta Bupati untuk memperhatikan kesejahteraan para operator data desa yang menjadi ujung tombak validasi informasi di lapangan.
Sinergi yang terbangun dalam dialog ini diharapkan mampu membawa Majalengka menjadi contoh daerah yang sukses dalam pengelolaan kesejahteraan sosial melalui transparansi data yang kuat, didukung oleh seluruh elemen mulai dari pemerintah daerah, lembaga vertikal, hingga organisasi kemasyarakatan keagamaan.
Kontributor : Endang Mu’min
Komentar