Jatiwangi (KEMENAG) – Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Dr. Hj. Euis Damayanti, memberikan dukungan penuh dalam akselerasi sertifikasi halal di wilayah Kabupaten Majalengka. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan “Serap Aspirasi dan Temu Konsultasi Layanan Sertifikasi Halal” yang berlangsung di Pesantren Al Mizan, Jatiwangi, pada Sabtu (2/5/2026).
Dalam sambutannya, Hj. Euis Damayanti yang merupakan pimpinan perempuan pertama dalam sejarah Kemenag Majalengka ini menekankan bahwa gaya hidup halal telah menjadi kebutuhan fundamental masyarakat. Beliau menegaskan kesiapan jajarannya untuk memfasilitasi para pelaku usaha dalam memperoleh legalitas halal melalui penguatan personel di tingkat akar rumput.
”Kementerian Agama akan selalu mendukung penuh program ini. Kami memiliki pasukan penyuluh agama di setiap kecamatan yang telah dibekali kompetensi sebagai pendamping halal. Mereka siap bergerak mengedukasi serta membantu proses sertifikasi bagi para pelaku usaha,” tegas Euis.
Ia juga menambahkan bahwa kesadaran halal tidak hanya terbatas pada produk makanan, tetapi mencakup aspek yang lebih luas seperti kosmetik dan barang gunaan lainnya. Sinergi antara Kemenag dan BPJPH diharapkan dapat menjadikan Majalengka sebagai daerah dengan ekosistem halal yang kuat.
Kolaborasi Strategis Bersama Tokoh Nasional
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Anggota Komisi VIII DPR RI, Dr. KH. Maman Imanul Haq, M.M., yang mengapresiasi perkembangan lembaga halal di Indonesia. Menurutnya, BPJPH telah bertransformasi menjadi institusi yang sangat berpengaruh.
“BPJPH kini mendunia dan menggurita, menjadi ujung tombak utama dalam implementasi ekosistem halal,” ujar Kyai Maman.
Senada dengan hal tersebut, Muhammad Fikri dari Inspektorat BPJPH Pusat menjelaskan bahwa lahirnya badan halal ini tidak lepas dari aspirasi legislatif.
“Atas gagasan dan aspirasi dari DPR, badan halal ini dapat berdiri dan kini menyediakan kuota 1 juta sertifikat halal gratis (SEHATI) bagi masyarakat,” ungkapnya.
Kemudahan Akses Melalui KUA
Untuk mempermudah layanan, Kepala Balai BPJPH Provinsi Jawa Barat, H. Imam Muttaqien, S.Ag., M.Si., mengajak para pelaku usaha untuk memanfaatkan layanan di Kantor Urusan Agama (KUA).
”Masyarakat cukup datang ke KUA untuk mendaftarkan produknya. Di sana terdapat penyuluh agama Islam yang sudah mengikuti diklat pendamping halal dan siap mendampingi proses pendaftaran hingga tuntas,” jelas H. Imam.
Acara temu konsultasi ini ditutup dengan diskusi interaktif antara pelaku usaha, pihak BPJPH, dan para pendamping halal guna membedah berbagai kendala teknis di lapangan.
Kontributor : Endang Mu’min
Komentar