Panyingkiran (KEMENAG) – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2026 di Kampus Politeknik Mardira Indonesia, Panyingkiran Senin (18/5/2026). Acara yang dimulai pukul 15.30 WIB ini fokus pada sosialisasi dan penyorotan berbagai program kerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat yang tengah berjalan pada tahun anggaran 2026.
Kegiatan strategis ini menghadirkan Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Yomanius Untung, S.Pd., M.M., sebagai narasumber utama. Forum interaktif tersebut juga dihadiri oleh berbagai elemen praktisi pendidikan dan pengawas daerah, salah satunya Ketua Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) Pendidikan Agama Islam (PAI) Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Majalengka, Iksan Syah Gunawan, M.A.Pd.
Turut hadir mendampingi narasumber, Ketua Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII), Iding Sahidin, S.Pd.I., beserta sejumlah tamu undangan lainnya yang ikut mengawal jalannya pemaparan program.
Dalam pemaparannya, Ketua Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untung, menekankan bahwa sinergi pengawasan mutlak diperlukan agar seluruh program kerja Pemprov Jabar tahun 2026 dapat terealisasi secara tepat sasaran, transparan, dan berdampak langsung pada masyarakat. Pengawasan ini menjadi krusial untuk memastikan program strategis, khususnya di sektor pendidikan dan keagamaan, berjalan sesuai perencanaan awal.
“Kami di DPRD berkomitmen penuh untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran daerah benar-benar kembali dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sektor pendidikan dan keagamaan adalah pilar pembentuk karakter bangsa, sehingga pengawasannya tidak boleh longgar. Sinergi antara legislatif, eksekutif, dan para praktisi di lapangan adalah kunci agar program tidak melenceng dari perencanaan awal,” ujar Yomanius dalam paparannya.
Senada dengan hal tersebut, Ketua AGPAII, Iding Sahidin, menyambut baik langkah taktis Komisi V DPRD Jabar. Menurutnya, keterlibatan aktif organisasi profesi seperti AGPAII dalam forum pengawasan ini memberikan ruang bagi para guru agama untuk menyuarakan aspirasi langsung terkait kebijakan pemprov di bidang keagamaan.
“Aspirasi para guru PAI di lapangan membutuhkan jembatan yang kuat menuju pengambil kebijakan. Melalui sosialisasi ini, kami berharap program-program pemprov, baik yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi maupun kesejahteraan guru agama, dapat dikawal bersama agar realisasinya transparan dan tanpa hambatan birokrasi,” tutur Iding di sela-sela kegiatan.
Sementara itu, Ketua Pokjawas PAI Kemenag Kabupaten Majalengka, Iksan Syah Gunawan, memanfaatkan momentum audiensi ini untuk menyoroti teknis pelaksanaan program kerja pemerintah di tingkat daerah. Ia menilai kehadiran pengawas dalam forum legislatif seperti ini sangat penting demi kemajuan pendidikan daerah.
“Kehadiran kami di sini adalah bentuk komitmen untuk mengawal kebijakan publik secara konkret. Kami ingin memastikan program-program keagamaan dan pendidikan Islam dari Pemprov Jabar dapat terintegrasi dengan baik di Kabupaten Majalengka. Masukan-masukan teknis yang kami sampaikan dalam sesi diskusi tadi semoga menjadi bahan evaluasi agar implementasi program di lapangan semakin optimal,” jelas Iksan.
Acara dikemas secara dinamis yang memadukan pemaparan materi dengan sesi tanya jawab yang hangat. Para peserta dari berbagai unsur memanfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi langsung dan menanyakan kejelasan teknis program kerja pemerintah demi kemajuan daerah.
Melalui forum ini, transparansi kebijakan publik Pemprov Jabar diharapkan dapat semakin meningkat. Di saat yang sama, fungsi pengawasan legislatif bersama masyarakat dapat berjalan beriringan dengan optimal demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Komentar