Majalengka (KEMENAG) – Gedung Yudha Abdi Negara Pendopo Kabupaten Majalengka menjadi saksi berkumpulnya para tokoh perzakat nasional pada Sabtu (23/5/2026) sore. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Dr. Hj. Euis Damayanti, M.P.Kim., hadir langsung sekaligus bertindak sebagai panelis dalam agenda tahunan berskala nasional, Baznas Development Forum (BDF) V.
Mengusung tema “Penguatan Ekosistem Zakat Daerah untuk Akselerasi Transformasi Sosio-Ekonomi Masyarakat”, forum ini melahirkan potret kolaborasi pentahelix yang kuat antara institusi vertikal, pemerintah daerah, dan badan amil zakat. Kehadiran Kepala Kemenag Majalengka di hari libur tersebut secara khusus menuai pujian hangat dari Ketua Baznas Kabupaten Majalengka, H. Agus Asri Sabana, S.Ag., M.Si., C.Me., CPArb.
“Ibu Kepala Kementerian Agama, hatur nuhun, Ibu, sudah mengosongkan waktu, meskipun ini di hari libur, beliau hadir mengambil andil. Dari Kementerian Agama justru memberi masukan, ‘Pak Ketua, jangan sosialisasi, rakor saja, biar nanti langsung pada takaran kerja-kerja yang konkret.’ Alhamdulillah, terima kasih. Apresiasi untuk Ibu Kepala Kementerian Agama,” ujar Agus saat menyampaikan laporan perkembangan program di hadapan ratusan peserta.
Agus memaparkan, dalam kurun waktu 10 bulan kepemimpinannya sejak dilantik pada 1 Juni 2025, Baznas Majalengka bergerak cepat melakukan adaptasi dan akselerasi. Lompatan besar berhasil diraih melalui lahirnya Perbup Nomor 92 Tahun 2025 tentang Pembinaan dan Pengawasan Zakat, Infak, Sedekah, serta Dana Sosial Keagamaan Lainnya. Berkat payung hukum ini, Program SIGAP (Sedekah Infak Generasi Anak Peduli) telah berjalan di 73% target sekolah, atau sekitar 1.320 UPZ, dan berhasil menghimpun dana sebesar Rp1.115.000.000. Tak hanya itu, 426 DKM kini telah resmi di-SK-kan sebagai UPZ, disusul peluncuran program ‘Baznas Kasih’ yang menyasar puluhan ribu karyawan swasta.
Baznas Sebagai “Tangan Kiri” Pemerintah Daerah
Komitmen total terhadap tata kelola zakat ini berakar dari political will yang kuat dari jajaran eksekutif daerah. Bupati Majalengka, Drs. H. Eman Suherman, M.M., dalam keynote speech-nya menegaskan bahwa posisi Baznas di wilayahnya bukan sekadar lembaga eksternal, melainkan mitra strategis utama yang mendampingi pergerakan APBD.
“Saya selalu menyampaikan kepada teman-teman, tagline Baznas bagi saya itu luar biasa. Kalaulah Pegadaian tagline-nya adalah ‘Mengatasi Masalah Tanpa Masalah’, kalau kami menyampaikan ‘Baznas itu Menyelesaikan Semua Masalah Tanpa Masalah’. Karena apa? Betul, Pak Deputi, yang namanya Baznas hadir, ini sangat membantu Pemerintah Daerah. Agar kemudian secara program, APBD di tangan kanan, kemudian Baznas di tangan kiri,” urai Bupati Eman dengan penuh semangat.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya respons cepat kemanusiaan yang dimiliki oleh institusi zakat saat menghadapi birokrasi anggaran daerah yang membutuhkan waktu.
“Saya tidak ingin di Majalengka ada anak yang kekurangan makan atau stunting, ada orang yang kelaparan, atau masyarakat yang tidurnya susah akibat rumahnya tidak layak. Maka kemudian, di tangan kirilah manakala ada sebuah keterlambatan anggaran di APBD, maka tangan kiri yang harus masuk. Semua persoalan akan selesai dengan sentuhan dana zakat,” tambahnya.
Bupati Eman juga menjelaskan bagaimana implementasi janji politik Majalengka SAE (Majalengka yang lebih baik) diturunkan ke dalam gerakan spiritual massal ASN dan warga, seperti pembiasaan Shalat Dhuha sebelum kerja, gerakan infak tiga hari pada Tahun Baru Islam (GEMA INSAN) yang rutin mengumpulkan rata-rata Rp2 miliar untuk kaum duafa, gerakan Jumat bersih (GEBER JUMAT), hingga program rutin Shubuh Akbar di Masjid Agung Al-Imam.
Mengubah Zakat Menjadi Gaya Hidup (Lifestyle)
Sinergi dan terobosan lokal ini langsung mendapatkan apresiasi tinggi dari tingkat pusat. Pimpinan Baznas RI Bidang Organisasi, Kelembagaan, dan Pembinaan Daerah, Hj. Saidah Sakwan, M.A., mengaku takjub dengan apa yang telah dicapai oleh Kabupaten Majalengka. Menurutnya, potret di Majalengka membuktikan bahwa regulasi kedaerahan mampu mendatangkan kemakmuran yang nyata bagi masyarakat.
“Saya takjub dan kagum dengan apa yang tadi kita dengarkan. Ini menjadi contoh baik bagi teman-teman di seluruh Indonesia bahwa kalau zakat melalui regulasi atau by law itu dilaksanakan, maka kemakmuran akan datang di daerah itu. Majalengka telah mencontohkannya,” puji Saidah saat membuka forum.
Saidah secara khusus menyoroti inovasi manasik zakat sejak dini di sekolah-sekolah yang digulirkan di Majalengka. Baginya, langkah ini merupakan fondasi utama untuk membangun budaya kedermawanan jangka panjang agar zakat tidak lagi terasa sebagai beban administratif, melainkan menjelma menjadi bagian dari identitas diri.
“Bagaimana caranya agar zakat itu bukan lagi sekadar gugur kewajiban karena perintah atau karena didorong-dorong, melainkan sudah menjadi gaya hidup (lifestyle). Gerakan masuk ke sekolah yang dilakukan oleh Baznas Majalengka ini sangat penting untuk membangun budaya (culture), membangun sikap (character/attitude), dan membangun kebiasaan. Edukasi zakat harus ditanamkan sejak dini,” pungkasnya tegas.
Menggabungkan Kekuatan Sektor Makro hingga Akar Rumput
Pelaksanaan BDF V ini didesain secara komprehensif untuk memastikan integrasi program antara pusat dan daerah berjalan mulus tanpa tumpang tindih (overlapping), sekaligus memvalidasi data empiris program pemberdayaan seperti Z-Auto, Z-Chicken, Z-Coffee, Z-Mart, hingga Baznas Microfinance Masjid (BMM).
Sifat inklusif forum ini tercermin dari jajaran peserta yang hadir secara bauran (hybrid). Selain dihadiri langsung oleh Pimpinan Baznas RI (Hj. Saidah Sakwan, M.A. dan H. Idy Muzayyad, S.H.I., M.Si.), Deputi II Baznas RI Dr. H.M. Imdadun Rahmat, M.Si., serta Pimpinan Baznas Jabar Zaki Hilmi, M.H., forum ini juga mengundang perwakilan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Wojaesa, S.Sos.
Dukungan dari dinas teknis daerah terlihat lewat kehadiran perwakilan Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, dan UKM Majalengka KUKM (Kang Nana). Semangat kolaboratif ini kian lengkap dengan keterlibatan pimpinan Baznas dari berbagai daerah tetangga (Ciamis, Tasikmalaya, Subang, Indramayu, Cirebon, Kuningan, Kota Cirebon), pengurus perkumpulan Guru PAI, perwakilan UPZ Desa (termasuk Desa Heubeulisuk Argapura), hingga 10 orang mustahik penerima manfaat program produktif yang menjadi subjek utama dari transformasi sosio-ekonomi ini.
Kontributor : Endang Mu’min
Komentar