Humas Kemenag Majalengka – Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Majalengka, yang diwakili oleh Kepala Subbag Tata Usaha (TU), Dr. H. Heru Hoerudin, M.Ag., menuntut Forum Pondok Pesantren (FPP) Kabupaten Majalengka periode 2025-2030 untuk tampil sebagai “dapur pemikiran” strategis yang mampu merespons tantangan zaman. Tuntutan ini disampaikan saat Pelantikan dan Rapat Kerja Daerah Ke-1 FPP Kabupaten Majalengka di Gedung Nyi Rambut Kasih Setda Majalengka, Kamis (13/11/2025).
Kegiatan yang mengusung tema “Menguatkan Peran Pesantren Menuju Majalengka Langkung Sae” ini turut dihadiri oleh Staf Ahli Bupati Majalengka, H. Agus Susanto, S.K.M., M.Si., Ketua FPP Jawa Barat Dr. Rd. KH. Edi Komaruddin, M.Ag., perwakilan Forkopimda, serta tokoh agama lintas sektor seperti Ketua FKUB, FKDT, dan FKPQ. Sebanyak 27 pengurus FPP Majalengka resmi dilantik dalam acara tersebut.
H. Heru Hoerudin, didampingi Kasi PD Pontren H. Ade Firmansyah, S.Sos.I., M.Pd.I., memberikan penekanan utama pada peran historis pesantren yang sudah tidak terbantahkan, terbukti dengan banyaknya alumni yang mengisi posisi strategis di negara ini. Ia menyebut, Majalengka memiliki 518 lembaga pesantren, 18.157 santri, dan 2.759 ustaz, yang menjadi aset utama penopang kekokohan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Heru secara lugas memaparkan tiga isu strategis yang harus segera direspons oleh FPP di tengah dinamika pondok pesantren saat ini:
“Isu klasik yang pertama, bagaimana lulusan-lulusan pondok pesantren ini ditantang untuk bisa beradaptasi dengan era modernisasi, dengan era digitalisasi, dengan Revolusi Industri 5.0,” jelas Heru. Ia menekankan perlunya keseimbangan agar lulusan pesantren tetap adaptif tanpa mengorbankan konsistensi dalam mencetak ulama.
Heru juga menyinggung isu sensitif seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan bullying. Meskipun mengakui angkanya kecil, ia menegaskan masalah ini tidak boleh mereduksi eksistensi pesantren.
“FPP memiliki peran untuk bagaimana men-support, bagaimana meng-advise, bahkan mungkin mengontrol tentang berbagai implementasi kurikulum. Jangan sampai ada pondok yang disusupi oleh paham-paham tertentu yang tidak selaras, [sehingga] komitmen kita adalah bagaimana pesantren ini menjadi sebuah lembaga tempat mengajarkan kepada santri-santrinya untuk berpikir moderat dan toleran,” tegasnya.
Isu terakhir menyangkut kondisi sarana prasarana, berkaca dari musibah yang pernah terjadi. Heru menekankan pentingnya perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan fisik di pesantren.
“Memang, Pak Bupati, hari ini sangat variatif sekali keadaan sarana prasarana di pondok pesantren… ada yang sangat luar biasa, tapi di sisi lain juga, ada beberapa pondok pesantren yang sarana prasarananya masih di bawah standar. Niat baik itu harus di-support oleh kita,” tutup Heru, memohon perhatian pemerintah daerah.
Menanggapi tantangan tersebut, Ketua FPP terpilih, K. Ujang Eri Zamahsyari, S.Pd.I., S.Sos.I., dalam sambutannya langsung menuntut adanya rekognisi dan afirmasi dari Pemda, bukan sekadar fasilitasi.
“Kami ingin ke depan bahwa pondok pesantren sebagai pemilik aset bangsa ini, bukan sekedar dapat fasilitasi, tapi ada rekognisi dan afirmasi,” kata Ujang Eri. Ia berharap Perda Pesantren dapat menaungi 518 pesantren di Majalengka.
Sebagai wujud kesiapan, FPP merencanakan sinergi program, termasuk menjalin kerja sama dengan Diskominfo untuk program Relawan TIK di pesantren, serta membentuk tiga kelompok strategis hasil kerja sama dengan institusi keamanan: Garda Santri Siliwangi (Kodim), Garda Santri Presisi (Polres), dan Garda Santri Adhyaksa (Kejaksaan).
Ketua FPP Jawa Barat, Dr. Rd. KH. Edi Komaruddin, M.Ag., turut mengapresiasi keaktifan FPP Majalengka. Ia mengingatkan pentingnya peran FPP sebagai pengawal penyaluran bantuan pemerintah agar tertib dan adil.
Edi mengungkapkan kebahagiaannya melihat pelantikan FPP Majalengka dihadiri oleh jajaran lengkap tokoh penting, termasuk perwakilan Bupati, Forkopimda (Polres, Dandim, Kajari), DPRD, Baznas, serta perwakilan Kemenag. “Kehadiran Bapak-Ibu ini adalah support untuk FPP Kabupaten Majalengka di masa yang akan datang. Terima kasih,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa FPP merupakan organisasi inklusif yang menaungi berbagai basis pesantren, mulai dari Nahdliyin (NU), Muhammadiyah, Persis, PUI, hingga Al-Washliyah.
Ketua FPP Jabar juga menyoroti tantangan pesantren, termasuk masalah hukum dan persepsi publik. Ia mencontohkan kasus di mana kiai mendapat panggilan pengadilan karena tidak mengerti tata cara pelaporan bantuan. “Ini karena tidak ada edukasi,” katanya.
Selain itu, tantangan yang lebih berat adalah mengangkat derajat pesantren agar setara dengan pendidikan lain di tengah munculnya influencer keagamaan yang tidak memiliki basis keilmuan pesantren yang kuat.
Di tengah tantangan ini, ia menyampaikan kabar baik terkait persetujuan Presiden Prabowo Subianto atas pembentukan Direktorat Pesantren pada Hari Santri Nasional (HSN) tahun ini, yang menjadi bentuk penghargaan tertinggi bagi dunia pesantren.
KH. Edi Komaruddin juga memberikan peringatan kepada Kemenag agar hati-hati dalam menerbitkan izin operasional pesantren, khususnya kepada rumah-rumah tahfiz yang tidak jelas kiainya. Ia meminta Kemenag melibatkan rekomendasi FPP untuk memverifikasi dan mencegah penyusupan ideologi yang tidak sejalan dengan NKRI, menegaskan bahwa pesantren yang menolak berkolaborasi dengan negara tidak seharusnya berada di Indonesia.
Sementara itu, H. Agus Susanto mewakili Bupati, menyampaikan komitmen Pemkab untuk mendukung pengembangan FPP dan menopang pesantren yang sehat, asri, serta mampu mencetak SDM berkarakter dan berakhlakul karimah.
“Pemerintah Daerah akan selalu bersama-sama dengan semua pondok pesantren… agar bisa membangun sumber daya manusia yang benar-benar bukan hanya punya ilmu, tapi benar-benar berkarakter dan berakhlakul karimah,” tegas Agus Susanto, sekaligus menyampaikan pesan Bupati untuk selalu menjaga kondusivitas dan komunikasi antar pesantren.
Kontributor : Endang Mu’min
Komentar