Majalengka (KEMENAG) – Kepala Seksi (Kasi) Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, H. Sofyan Firdaus, S.H., M.H., memimpin langsung kegiatan supervisi pencatatan nikah dan rujuk Triwulan I Tahun 2026. Kegiatan ini menyasar tiga Kantor Urusan Agama (KUA), yakni KUA Sukahaji, KUA Sindang, dan KUA Sindangwangi, pada Senin (6/4/2026).
Didampingi tim supervisi, Sofyan Firdaus meninjau langsung ketertiban administrasi pencatatan nikah sekaligus memberikan arahan strategis terkait pengembangan infrastruktur dan dinamika kepegawaian di lingkungan Kemenag Majalengka.
Transformasi Infrastruktur KUA Sukahaji
Dalam arahannya, Sofyan mengungkapkan rencana besar pembangunan gedung baru KUA Sukahaji melalui skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tahun anggaran 2026. Langkah ini diambil sebagai upaya nyata pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Pembangunan ini bertujuan menyediakan sarana dan prasarana yang lebih memadai guna mendukung kinerja pegawai agar lebih optimal dalam melayani masyarakat,” ujar Sofyan.
Ia menambahkan bahwa proses pembangunan akan mengikuti tahapan standar, mulai dari perencanaan hingga konstruksi, yang diperkirakan memakan waktu satu tahun anggaran. Terkait hal tersebut, ia menekankan pentingnya penataan kantor sementara agar pelayanan tetap berjalan profesional dan nyaman bagi masyarakat selama masa transisi.
Apresiasi Petugas Posko Mudik
Di sela kegiatan, Kasi Bimas Islam memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para penyuluh agama yang telah berdedikasi menyukseskan Posko Arus Mudik dan Arus Balik Lebaran tahun ini. Secara khusus, ia mengapresiasi peran aktif petugas di Masjid Al-Amanah Sindangwangi serta peran H. Herman di Masjid Al-Ikhwan Jatiwangi.
“Semoga segala dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT,” ucapnya.
Klarifikasi Isu WFA dan Status PPPK
Menanggapi dinamika di media sosial, Sofyan memberikan klarifikasi tegas terkait dua isu krusial. Pertama, mengenai wacana Work From Anywhere (WFA) dan Work From Office (WFO), ia mengimbau seluruh ASN untuk tetap merujuk pada regulasi resmi Kementerian Agama dan tidak terprovokasi informasi yang belum valid.
Kedua, ia menepis keras isu pemberhentian PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Sofyan menegaskan bahwa kabar tersebut merupakan hoaks.
“Peran penyuluh agama di lingkungan KUA sangat vital dalam membantu program pelayanan masyarakat. Kami tegaskan tidak ada pemutusan kontrak sebagaimana isu yang beredar. Mohon tetap tenang dan bekerja secara profesional,” tegasnya.
Evaluasi dan Verifikasi Berkelanjutan
Senada dengan hal tersebut, perwakilan tim supervisi, Hj. Enok Juariyah, M.Pd. menambahkan informasi mengenai proses evaluasi kinerja yang telah berlangsung sejak November 2025. Ia meminta seluruh jajaran untuk bersabar mengikuti proses verifikasi yang hingga kini masih berjalan di tingkat pusat.
Kegiatan supervisi ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang evaluasi administratif, tetapi juga memperkuat sinergi antara Kantor Kemenag Kabupaten dengan unit kerja di tingkat kecamatan demi mewujudkan pelayanan yang prima dan akuntabel.
Kontributor : Pupung Purnama Giri
Komentar