Majalengka (KEMENAG) – Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Dr. Hj. Euis Damayanti, M.P.Kim., menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi Optimalisasi Pemantauan dan Pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tingkat Provinsi Jawa Barat. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) ini berlangsung di Fieris Hotel Kertajati, Majalengka, pada Kamis (9/4/2026).
Forum strategis ini menjadi ajang penguatan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dihadiri oleh Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN RI Dadang Hendrayudha, Bupati Majalengka Drs. H. Eman Suherman, M.M., Wakil Bupati Majalengka Dena Muhamad Ramdhan, Bupati Sumedang Dr. H. Dony Ahmad Munir, S.T., M.M., Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila, S.H., M.Kn., serta unsur Forkopimda dari kedua wilayah.
Kepala Kantor Kemenag Majalengka, Hj. Euis Damayanti, menyatakan bahwa keterlibatan Kemenag merupakan wujud dukungan terhadap program nasional yang menyentuh aspek fundamental masyarakat.
“Kami hadir untuk memastikan sinergi lintas sektor ini berjalan harmonis. Dalam perspektif agama, kita dilarang meninggalkan generasi yang lemah. Kemenag berkomitmen mengawal ini melalui edukasi mengenai gizi yang halal dan thayyib demi mewujudkan generasi emas yang sehat dan berakhlak mulia,” ujar Euis.
Bupati Majalengka, H. Eman Suherman, yang memimpin langsung jalannya koordinasi di wilayahnya, menegaskan bahwa Pemkab Majalengka berkomitmen penuh dalam memperketat pengawasan agar manfaat program dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Pertemuan ini bukan sekadar seremoni. Kami menginstruksikan seluruh jajaran untuk memperketat pemantauan di lapangan. Pemerintah daerah menjamin pelaksanaan SPPG harus optimal, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata pada kualitas pelayanan publik di Majalengka,” tegas Eman.
Senada dengan hal tersebut, Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir menekankan pentingnya inovasi dan tanggung jawab moral dalam menjalankan program gizi. Sumedang sendiri telah meluncurkan Sistem Informasi Makan Bergizi Gratis (SIMBG) untuk menjaga transparansi.
“MBG ini adalah ikhtiar nyata. Di Sumedang, kami melibatkan teknologi agar masyarakat bisa memantau langsung kualitas makanan. Ini penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus menciptakan kompetisi sehat antar-dapur MBG agar standar gizi tetap terjaga,” ungkap Dony.
Dari sisi regulator, Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN RI, Dadang Hendrayudha, memberikan peringatan keras terkait standar operasional di lapangan. Ia menekankan bahwa kualitas generasi masa depan tidak boleh dikorbankan oleh tata kelola yang buruk.
“Pengawasan adalah pilar utama. Tidak boleh ada kompromi terhadap standar, baik dari sisi kualitas makanan, higienitas, maupun transparansi anggaran. Kami mendorong daerah untuk proaktif; jika ditemukan ketidaksesuaian, segera tindak lanjuti tanpa menunda,” tegas Dadang.
Kegiatan evaluasi ini ditutup dengan kesepahaman bersama untuk mengoptimalkan fungsi pangan lokal dan stabilitas produksi pertanian guna mendukung keberlanjutan SPPG. Melalui kolaborasi antara Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, dan instansi vertikal seperti Kementerian Agama, diharapkan tercipta sistem pemenuhan gizi yang terintegrasi, transparan, dan berkelanjutan di Jawa Barat. Selain itu tantangan operasional di lapangan dapat teratasi demi terciptanya masyarakat yang sehat, berdaya saing, dan berakhlak mulia.
Kontributor : Taupik Hidayat
Komentar