Jatiwangi (KEMENAG) – Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Dr. H. Agus Sutisna, S.Ag., M.Pd., mendampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat dalam agenda Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi VIII DPR RI. Kegiatan yang mengusung tema “Penguatan Tata Kelola Pendidikan Keagamaan di Lingkup Madrasah” ini berlangsung di Pondok Pesantren Al-Mizan, Jatiwangi, pada Kamis (12/2/2026).
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Ansori Siregar, beserta jajaran anggota komisi, Bupati Majalengka Drs. H. Eman Suherman, M.M., Kakanwil Kemenag Jabar H. Dudu Rohman, S.Ag., M.Si., serta para pejabat di lingkungan Kanwil Kemenag Jabar dan Kemenag Majalengka.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Majalengka, kH. Agus Sutisna, memaparkan secara komprehensif kondisi objektif pendidikan keagamaan di wilayahnya. Ia mengungkapkan bahwa Majalengka memiliki basis pendidikan Islam yang sangat kuat, dengan rincian 3 Madrasah Aliyah Negeri (MAN), 15 Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), dan 7 Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN).
”Selain madrasah negeri, terdapat 334 pondok pesantren yang seluruhnya berstatus swasta. Untuk madrasah swasta sendiri, tercatat ada 143 MI, 84 MTs, dan 22 MA. Secara keseluruhan, kami melayani sekitar 50 ribu peserta didik dengan dukungan kurang lebih 1.500 guru, di mana 84 persen lembaga berstatus swasta,” jelas Agus.
Lebih lanjut, ia menyoroti dinamika kesejahteraan tenaga pendidik yang beragam, mulai dari status ASN, non-ASN, guru tersertifikasi, hingga guru yang masih menerima insentif terbatas. Namun, Agus menegaskan bahwa tantangan tersebut tidak menyurutkan semangat prestasi di Majalengka.
”Dengan segala dinamikanya, madrasah di Majalengka tetap produktif dan terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan. Bahkan, pada Rapat Kerja Kemenag Jabar lalu, Kemenag Majalengka dinobatkan sebagai salah satu kabupaten dengan capaian nilai akreditasi terbaik,” ungkapnya dengan optimistis. Ia juga menambahkan bahwa kehidupan beragama di Majalengka senantiasa harmonis dan rukun.
Senada dengan hal tersebut, Kakanwil Kemenag Jabar, H. Dudu Rohman, menekankan pentingnya pendidikan yang berpijak pada nilai Pancasila dan penguatan akhlak. Menurutnya, pendidikan harus mampu membentuk karakter kebangsaan yang utuh di tengah masyarakat.
”Pendidikan Pancasila adalah fondasi bernegara, sementara pendidikan akhlak memastikan lahirnya pribadi yang berkarakter, mampu bersosial, dan berorganisasi dengan baik,” ujar Dudu.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Ansori Siregar, mengakui adanya tantangan besar terkait keterbatasan anggaran dan rasio guru yang belum ideal. Meski demikian, ia mendorong para pengelola pendidikan untuk terus berinovasi.
”Kami di Komisi VIII terus memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya terkait kebijakan anggaran untuk madrasah, pesantren, dan kesejahteraan guru honorer. Madrasah dan pesantren harus mampu menjadi role model dalam menghasilkan lulusan yang kompetitif di era perubahan zaman,” pungkas Ansori.
Kontributor : Taupik Hidayat
Komentar