Cikijing (KEMENAG) — Seksi Pendidikan Agama Islam (PAIS) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka menegaskan komitmennya untuk memperketat tata kelola administrasi pencairan tunjangan hingga persyaratan sertifikasi bagi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Pengawas. Langkah ini diambil guna menjaga transparansi, akuntabilitas, serta mencegah terjadinya penyimpangan administrasi di lingkungan Kementerian Agama.
Hal tersebut menjadi pokok bahasan utama dalam Rapat Dinas Tetap (Radintap) Pengawas PAI yang diselenggarakan di kediaman salah satu Pengawas PAI, Toto Rianto, S.Ag., di Desa Sindangpanji, Kecamatan Cikijing, Rabu (11/11/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Seksi PAIS Kemenag Majalengka, Dr. Drs. H. Faisal, M.Pd., beserta jajaran staf, Ketua Pokjawas PAI Iksan Syah Gunawan, S.Pd.I., M.A.Pd., serta jajaran Pengawas PAI se-Kabupaten Majalengka. Suasana rapat berlangsung hangat dan interaktif dengan menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis terkait tertib administrasi pengajuan absensi maupun mekanisme pencairan tunjangan.
Dalam pengarahannya, Kasi PAIS Faisal menyampaikan pentingnya penegakan aturan kedinasan dalam setiap proses pelayanan administrasi. Ia menekankan bahwa hak-hak keuangan seperti tunjangan sejatinya melekat dengan pemenuhan kewajiban administrasi yang sah.
“Artinya saya dari dulu itu, yang namanya tunjangan itu harus sudah sama dengan gaji, melekat itu. Karena di dalam sertifikatnya juga hak-hak kita itu sudah melekat,” ujar Faisal.
Meski demikian, pihak Seksi PAIS menegaskan bahwa kelengkapan dokumen seperti absensi bulanan, Surat Keterangan Melaksanakan Tugas (SKMT), Surat Keterangan Beban Kerja (SKBK), hingga Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) merupakan syarat mutlak yang tidak boleh diabaikan.
Salah satu poin penting yang disepakati dalam rapat tersebut adalah keharusan keaslian berkas fisik. Seluruh dokumen absensi wajib ditandatangani secara langsung oleh kepala sekolah dengan tanda tangan basah dan stempel resmi, bukan menggunakan tanda tangan hasil pemindaian (scan). Pihak Kemenag (seksi PAIS/operator) menemukan adanya indikasi penyimpangan laporan absensi dari beberapa oknum guru yang mengunggah dokumen tanpa stempel atau menggunakan penandatanganan rekayasa.
“Yang dikhawatirkan lagi, tanda tangan itu palsu lagi, terus memakai hasil scan. Makanya harus distempel! Harus hati-hati ya, nanti tahu mana yang hasil scan mana yang asli. Pengawas juga tolong bantu kami untuk memantau,” tegas Faisal di hadapan para peserta rapat.
Selain penataan absensi, Kasi PAIS juga menyoroti mekanisme pencairan tunjangan bagi Guru PAI yang akan memasuki masa purnabakti (pensiun). Ia menginstruksikan kepada pengelola teknis agar pencairan tunjangan bagi guru yang mendekati pensiun ditunda terlebih dahulu sampai seluruh pemberkasan akhir diunggah dan diserahkan secara lengkap.
Di samping pengetatan aturan, Kasi PAIS juga membawa kabar baik terkait keberlanjutan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan rencana pencairan selisih Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi Guru PAI berstatus NIP Kemenag. Untuk calon peserta PPG sebanyak 32 orang, Kemenag Majalengka terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka agar dukungan penganggaran daerah dapat menutupi biaya pelaksanaan PPG tersebut. Pengawas imbau untuk terus memantau dan mendampingi para guru binaan agar seluruh proses administrasi berjalan lancar tanpa kendala di kemudian hari.
Pertemuan Radintap ini diakhiri dengan kesepakatan bersama antara Seksi PAIS dan Pokjawas PAI untuk memperkuat sinergi serta komunikasi lintas lini demi menjaga integritas lembaga dan memperlancar hak-hak seluruh tenaga pendidik PAI di Kabupaten Majalengka.
Kontributor: Endang Mu’min
Komentar