Majalengka (KEMENAG) — Wakil Kepala Bidang Humas MAN 1 Majalengka, Wawan Abdul Gani, M.Ag., mewakili Kepala MAN 1 Majalengka, Dr. Amin Ridwan, S.Ag., M.Pd.I., menghadiri kegiatan Sosialisasi Peraturan Perlindungan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) yang diselenggarakan oleh Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Majalengka. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Universitas Majalengka pada Sabtu (7/11/2026) mulai pukul 08.00 WIB ini diikuti oleh para guru serta kepala sekolah se-Kabupaten Majalengka.
Mengusung tema “Guru Kuat karena Terlindungi, Pendidikan Hebat karena Guru Bermartabat”, kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif mengenai hak-hak serta kepastian hukum bagi para pendidik dalam menjalankan tugas profesionalnya. Acara ini dilaksanakan berdasarkan undangan resmi dari Pengurus PGRI Kabupaten Majalengka Nomor 0171/Org/JBA/3210/XXIII/2026.
Rangkaian kegiatan diisi dengan pemaparan materi dari dua narasumber utama. Rektor Universitas Majalengka, Dr. H. Omong Syuhada, S.H., M.H., membuka sesi pertama dengan membedah landasan konstitusional perlindungan profesi pendidik. Dalam pemaparannya, ia merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 28G ayat (1). Ia menegaskan bahwa guru dan tenaga kependidikan merupakan warga negara yang memiliki hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan serta kepastian hukum, khususnya saat menjalankan pekerjaan dan tanggung jawab profesional di lingkungan pendidikan.
Sesi berikutnya dilanjutkan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majalengka Periode 2019–2024 dari Fraksi PKS, Dhora Darojatin, S.St., M.Kes., yang menguraikan kedudukan hukum (legal standing) perlindungan GTK. Ia menjabarkan sejumlah regulasi yang menjadi payung hukum bagi para pendidik, antara lain UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 14 Tahun 2025 tentang Guru dan Dosen, serta PP Nomor 74 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 19 Tahun 2027 tentang Guru. Selain itu, turut disosialisasikan Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
Melalui sosialisasi ini, para aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga pendidik memperoleh manfaat nyata berupa peningkatan literasi hukum sehingga dapat bekerja lebih tenang, aman, dan bermartabat. Sebagai tindak lanjut, hasil dari sosialisasi ini akan didiseminasikan kepada seluruh jajaran pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan MAN 1 Majalengka agar dipahami serta diimplementasikan dalam tata kelola madrasah sehari-hari.
Ditemui usai kegiatan, Wawan Abdul Gani menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya forum edukasi hukum tersebut.
“Dengan mengikuti acara Sosialisasi Peraturan Perlindungan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan ini, kami mendapatkan tambahan wawasan hukum sekaligus motivasi baru dalam melaksanakan tugas sebagai guru. Selain itu, kegiatan ini menjadi momentum yang sangat baik untuk mempererat tali silaturahmi antarsesama pendidik di Kabupaten Majalengka,” ujar Wawan.
Partisipasi aktif jajaran madrasah dalam kegiatan ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap penguatan profesionalisme pendidik, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas layanan pendidikan Kementerian Agama di Kabupaten Majalengka.
Kontributor: Wawan Abdul Gani


Komentar